Analisis situasi Demokrasi Aceh Barat

Isu pemilukada adalah merupakan masalah penting dalam demokrasi Aceh hari ini, namun belum ada lembaga yang secara spesifik mengawasi pemilukada dan parlemen dari kalangan masyarakat sipil secara berkelanjutan, jika pun ada maka itu bersifat programatik semata. Hal ini juga disebabkan karena pemahaman terhadap demokrasi sendiri kabur di berbagai kalangan. 

Masyarakat bingung dalam memahami kisruh pemilukada, terkait tuntutan penundaan dan nasib calon independen. Partai politik tidak melakukan pendidikan politik dengan baik, bilapun dilakukan hanya pada saat menjelang pemilu saja dan cenderung dengan tujuan untuk mencapai kepentingan partai tertentu tanpa memberikan pemahaman demokrasi secara konsep dan prosedural yang baik kepada masyarakat.

Kondisi ini masih diperparah dengan adanya aktor-aktor yang anti demokrasi, terutama terkait dalam persoalan penegakan hukum. Dimana aparat penegak hukum tidak memberikan informasi yang berna kepada masyarakat yang berhadapan dengan berbagai kasus hukum (berangkat dari pengalaman LBH pos meulaboh). 

Akibat dari tidak jelasnya agenda demokratisasi di Aceh Barat, berimbas pula pada persoalan Anggaran.  Partisipasi publik dalam penyusunan anggaran bisa hampir tidak ada dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak legislatif dan eksekutif. Contoh paling nyata adalah pelaksanaan musrenbang yang melibatkan berbagai pihak, namun trend pelaksanaan tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan pengesahan anggaran yang selalu molor dan perubahan anggaran yang selalu terlambat sehingga berakibat pada terkendalanya agenda-agenda pembangunan. Kontrol publik juga lemah terhadap anggaran dan program pemerintah. 

Akses informasi juga sangat sulit didapatkan oleh masyarakat, yang disebabkan karena tidak adanya petugas penyedia informasi di setiap dinas seperti halnya diperintahkan dalam UU No. 14/2008. Akses informasi yang terhambat ini juga mempengaruhi kinerja media massa dalam menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat.

Setelah mendapatkan gambaran kondisi umum agenda demokrasi di Aceh Barat maka kemudian kesepakatan dibangun dengan menggaris bawahi isu-isu penting terkait demokrasi di Aceh Barat, diantara sebagai berikut:

1.  Pemilukada, 
2. Anggaran, 
3. Partisipasi,
4. Penegakan Hukum,
5. Rencana Tindak lanjut

Aktor dan Agenda Alumni CEFIL – alumni dari sebuah pendidikan kepemimpinan dan demokrasi yang digagas oleh kalangan muda Aceh Barat saat ini giat melakukan upaya konsolidasi dan diskusi-diskusi terbuka mengenai wacana dan aktifitas terkait pemilukada

 

YPS- melakukan pemeberdayaan ekonomi terhadap masyarakat di kawasan tertinggal, namun membutuhkan dukungan untuk membantu menyadarkan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memiliki akses terhadap para wakil mereka di legislatif.

Para peserta lainnya tidakmemiliki agenda khusus terkait dengan pemilukada atau demokrasi di Aceh Barat, namun semua bersepakat untuk melakukan konsolidasi masyarakat sipil dan membentuk sebuah rencana aksi dan rumusan terkait agenda demokrasi untuk membuat rancang bangun demokrasi Aceh Barat agar lebih mudah dipahami dan disebarluaskan kepada masyarakat. Hal penting yang harus menjadi fokus lainnya adalah pendidikan politik dan demokrasi dengan substansi yang mengedepankan keterbukaan informasi publik serta partisipasi dan pengawasan terhadap agenda demokrasi apapun yang akan hadir di Aceh barat nantinya terlepas dari persoalan Pemilukada.

Kesimpulan :

Para peserta sepakat untuk melakukan tindak lanjut dari proses mapping ini dengan melaksanakan diskusi lanjutan untuk membahas agenda intervensi terhadap pembangunan demokrasi di Aceh Barat.

By Andil