Demokrasi Secara Etimologis

Abraham Lincoln

Pergertian DEMOKRASI secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demoas berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. konsep demokrasi merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintah lainnya. konsep demokrasi diterima oleh seluruh negara di dunia. kata demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people. (Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Demokrasi memiliki prinsip- prinsip universal yakni : Pemilihan Umum yang bebas, Manajemen yang transparan, Pembagian kekuasaan, Pemerintah yang berdasarkan hukum, Pres yang bebas, Pengakuan hak manoritas, Persaingan keahlian, beberapa partai politik, konsensus, Persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, Ketentuan tentang pendemokrasian, Pengawasan terhadap administrasi negara, Perlindungan hak asasi, Pemerintah yang mayoritas, Adanya mekanisme politik, Kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Prinsip negara demokarsi diatas telah dituangkan kedalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur serta dicirikan. kemudian menjadi pramenter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan disuatu negara, yang mana aspek tersebut meliputi empat aspek yakni :
Masalah pembentukan negara, 

1. Prosese pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kwalitas, watak dan pola hubungan yang terbangun.Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. 
2. Dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.
3.  Susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.
4.  Masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.